Kuningan — Fenomena kenaikan harga kebutuhan pokok yang dibarengi dengan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dinilai mulai mengarah pada gejala stagflasi ringan di Indonesia. Kondisi ini mendapat sorotan dari kalangan akademisi muda, salah satunya Lutfiana Rahmah, mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Kuningan.
Dalam kajiannya, Lutfiana mengungkapkan bahwa lonjakan harga komoditas pokok yang terjadi belakangan ini tidak sekadar fluktuasi biasa, melainkan bagian dari fenomena inflasi dorongan biaya (cost-push inflation). Hal ini dipicu oleh gangguan rantai pasok global serta kenaikan harga input produksi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Indonesia secara tahunan (year-on-year) pada Februari 2024 mencapai 2,75%. Namun, sejumlah komoditas pangan bergejolak seperti bawang merah dan cabai rawit mengalami kenaikan signifikan hingga 15–20% dalam kurun tiga bulan terakhir.
Di sisi lain, tekanan juga datang dari sektor ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sepanjang tahun 2023 terdapat 64.835 pekerja yang terkena PHK dari hampir 28 ribu perusahaan, dengan tren peningkatan mencapai 18% pada kuartal pertama 2024.
Menurut Lutfiana, kondisi ini menciptakan dilema bagi dunia usaha. Ketika biaya produksi meningkat dan daya beli masyarakat menurun, perusahaan cenderung melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja. Situasi ini memperlihatkan bahwa hubungan klasik antara inflasi dan pengangguran tidak lagi berjalan sesuai teori, karena keduanya justru meningkat secara bersamaan.
“Ketika konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama ekonomi melemah, dampaknya akan sangat besar terhadap pertumbuhan nasional,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2023. Sementara itu, data Kementerian Perindustrian menunjukkan penurunan tingkat utilisasi industri manufaktur dari 76,3% pada akhir 2023 menjadi 72,1% pada awal 2024.
Kondisi tersebut memperkuat tekanan pada sektor riil, khususnya manufaktur dan ritel, yang pada akhirnya berujung pada pengurangan tenaga kerja dan menurunnya daya beli masyarakat secara berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Lutfiana menilai pemerintah perlu mengambil langkah kebijakan yang lebih komprehensif, tidak hanya mengandalkan instrumen moneter. Saat ini, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 6%, yang dinilai efektif mengendalikan inflasi, namun berpotensi menekan likuiditas dunia usaha jika tidak diimbangi kebijakan lain.
Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan fiskal yang terukur, di antaranya melalui subsidi sektor logistik pangan guna menekan harga di tingkat konsumen, insentif bagi perusahaan padat karya agar tidak melakukan PHK, serta penguatan program bantuan sosial yang bersifat produktif.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan subsidi yang berlebihan berisiko menimbulkan distorsi ekonomi dan membebani anggaran negara. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa subsidi tanpa kontrol dapat berujung pada krisis fiskal yang lebih besar.
“Solusi jangka pendek penting, tetapi reformasi struktural tetap menjadi kunci. Tanpa peningkatan produktivitas dan penguatan industri domestik, Indonesia akan terus rentan terhadap guncangan global,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan utama pemerintah saat ini adalah menyeimbangkan antara kebutuhan penanganan krisis jangka pendek dengan agenda pembangunan jangka panjang. Kombinasi kebijakan yang tepat, menurutnya, harus mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
“Pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah sudah cukup berbuat, tetapi apakah kebijakan hari ini mampu membangun ketahanan untuk menghadapi krisis di masa depan,” pungkasnya.
Lutfiana Rahmah – Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Kuningan
