MEDIAKUNINGAN.COM, 19 Mei 2026 — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa “di desa tidak memakai dolar” dalam peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Nganjuk, Jawa Timur, memicu diskusi luas di berbagai kalangan. Narasi tersebut dinilai perlu dipahami secara lebih mendalam agar tidak menimbulkan kesalahpahaman tentang kondisi riil ekonomi perdesaan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Kuningan, Agung Agus Sulton, memberikan analisis komprehensif dengan mengaitkan kondisi ekonomi mikro desa dengan dinamika makroekonomi global.
Menurut Agung, secara faktual memang benar bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar sebagai alat transaksi. Namun, hal itu tidak serta-merta menjadikan ekonomi desa kebal terhadap pengaruh global.
“Secara fisik kita tidak memakai dolar, tetapi secara ekonomi kita tetap terdampak. Kenaikan nilai tukar dolar akan memicu inflasi, terutama melalui kenaikan harga bahan baku yang berasal dari pasar global,” jelasnya.
Ia mencontohkan fenomena sederhana yang dekat dengan kehidupan masyarakat desa, yakni produksi minuman “es cekek”. Meski terlihat berbasis bahan lokal, komponen seperti plastik kemasan sejatinya berasal dari turunan minyak bumi yang diperdagangkan dalam dolar di pasar internasional.
Akibatnya, ketika nilai tukar dolar meningkat, biaya produksi turut melonjak. Pedagang kecil di desa pun dihadapkan pada pilihan sulit: menaikkan harga jual atau mengurangi porsi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.
Fenomena ini, menurut Agung, merupakan contoh nyata dari cost-push inflation, di mana kenaikan biaya produksi mendorong kenaikan harga barang, meski daya beli masyarakat justru melemah.
Lebih jauh, ia mengaitkan kondisi tersebut dengan ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Dalam perspektif teori pusat pertumbuhan (growth pole theory), wilayah perkotaan cenderung lebih maju karena dukungan infrastruktur dan industri, sementara desa masih menghadapi keterbatasan akses teknologi, modal, dan distribusi.
“Ketika biaya produksi naik, masyarakat desa mengalami tekanan ganda. Daya beli turun, usaha kecil tertekan, dan potensi pengangguran meningkat. Ini bisa menciptakan lingkaran ekonomi yang melemah di tingkat akar rumput,” ungkapnya.
Dalam konteks tersebut, Agung menilai pemerintah perlu menghindari penyederhanaan narasi kemandirian desa. Ia mendorong kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan ekonomi lokal melalui optimalisasi Dana Desa, hilirisasi produk, serta digitalisasi UMKM.
Tidak hanya itu, ia juga menawarkan pendekatan berbasis Ekonomi Islam sebagai solusi alternatif yang relevan dan berkeadilan. Instrumen seperti zakat produktif dinilai mampu menjadi penyangga ekonomi masyarakat kecil, sementara wakaf produktif dapat menciptakan aset berkelanjutan bagi desa.
Selain itu, Agung menilai keberadaan Koperasi Desa Merah Putih akan lebih optimal jika diintegrasikan dengan sistem keuangan syariah melalui skema musyarakah, mudharabah, dan murabahah yang berbasis keadilan dan transparansi.
Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi digital, termasuk Islamic FinTech, untuk memperkuat distribusi bantuan sosial dan pembiayaan usaha secara lebih transparan dan efisien.
“Desa memang tidak memakai dolar, tetapi desa harus memahami bagaimana dolar mempengaruhi kehidupannya. Dengan pemahaman itu, kita bisa membangun sistem ekonomi desa yang lebih tangguh dan adaptif,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Agung menekankan bahwa solusi atas kerentanan ekonomi desa bukanlah dengan mengabaikan pengaruh global, melainkan dengan membangun sistem ekonomi yang kuat dari dalam, berbasis keadilan, gotong royong, dan keberlanjutan.
Agung Agus Sulton | Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen UM Kuningan |
